Berita DPRD MAKASSAR
Beranda » Berita » Tri Sulkarnain Tegaskan Pemekaran Biringkanaya Harus Masuk Perencanaan Anggaran Pokok

Tri Sulkarnain Tegaskan Pemekaran Biringkanaya Harus Masuk Perencanaan Anggaran Pokok

DPRD Kota Makassar mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mempercepat rencana pemekaran Kecamatan Biringkanaya. (FOTO/IST)

KAREBAKINI.COM, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mempercepat rencana pemekaran Kecamatan Biringkanaya. Langkah ini dinilai mendesak guna mendekatkan serta memeratakan jangkauan pelayanan publik bagi warga setempat, Senin, 28 September 2026.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad, SE., MM., menilai posisi Kantor Kecamatan Biringkanaya saat ini tidak strategis karena berada jauh dari pusat pemukiman warga di beberapa kelurahan. Bahkan, terdapat wilayah kelurahan yang akses geografisnya justru lebih dekat ke Kantor Kecamatan Tamalanrea.

“Yang paling urgen itu pelayanan. Kami sangat mendukung pemekaran Biringkanaya kalau sifatnya memaksimalkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Makassar sebelumnya telah mengomunikasikan rencana pemekaran ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta membuka kantor pelayanan sementara di Kelurahan Daya. Oleh karena itu, jika seluruh syarat administratif telah terpenuhi, proses pemekaran diimbau untuk segera dirampungkan.

Selain kesiapan regulasi, Tri Sulkarnain mengingatkan Pemkot Makassar agar mengalokasikan kebutuhan anggaran pembangunan dan operasional kecamatan baru sejak awal, yakni sebelum pembahasan APBD Pokok dimulai.

Bapemperda Soroti Raperda Pemkot Makassar yang Tak Kunjung Tuntas

“Harusnya idealnya sebelum pembahasan anggaran pokok, jangan sampai di tengah perjalanan pemekaran dilaksanakan lantas anggarannya tidak ada,” tegasnya.

Melalui percepatan pemekaran Biringkanaya ini, DPRD Kota Makassar berharap pembagian wilayah administratif benar-benar menjawab kendala aksesibilitas warga, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih efektif dan responsif.

DPRD Makassar Usulkan Karebosi Jadi Ikon Basket Bertaraf Internasional

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *