KAREBAKINI.COM, MAKASSAR – Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar untuk menunda pelaksanaan lelang kegiatan fisik tahun anggaran 2025. Imbauan ini bertujuan agar pelaksanaan program pembangunan selaras dengan visi dan misi Wali Kota terpilih pasca-Pilkada 2024.
Ketua Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad, menyampaikan bahwa penundaan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tertanggal 11 Desember 2024. Surat edaran tersebut meminta seluruh pemerintah daerah menunda lelang proyek fisik yang belum mendesak hingga kepala daerah hasil Pilkada resmi dilantik.
“Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini demi memastikan kesinambungan arah pembangunan sesuai kebijakan kepemimpinan baru,” ujar Ray, yang juga berasal dari Partai Demokrat.
Dukungan serupa disampaikan oleh Muchlis Misbah, anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Hanura sekaligus Bendahara Fraksi Mulia. Ia menekankan pentingnya menghormati proses transisi pemerintahan demi menjaga keberlanjutan pembangunan yang efektif dan terarah.
Menurut Muchlis, pelaksanaan proyek fisik sebelum Wali Kota baru menjabat berisiko menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan pemborosan anggaran. “Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat Makassar dalam menentukan arah pembangunan kota. Penundaan ini justru memberi ruang bagi pemerintahan baru menyusun langkah strategis yang lebih relevan,” ujarnya.
Muchlis menegaskan, “Biarkan Wali Kota terpilih yang menentukan arah pembangunan ke depan. Dengan menunda lelang, kita memberi kesempatan agar program yang dijalankan benar-benar mencerminkan visi pemimpin baru.”
Imbauan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi seluruh perangkat daerah dalam menyikapi masa transisi pemerintahan secara bijak dan bertanggung jawab.
Komentar