Pemerintahan
Beranda » Berita » Ketua DPRD Makassar Ingatkan Pentingnya Konektor Transisi di Pemerintahan

Ketua DPRD Makassar Ingatkan Pentingnya Konektor Transisi di Pemerintahan

Ketua DPRD Makassar Ingatkan Pentingnya Konektor Transisi di Pemerintahan
Ketua DPRD Makassar Ingatkan Pentingnya Konektor Transisi di Pemerintahan

KAREBAKINI.COM, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang digelar di Four Points by Sheraton, Makassar, Kamis (30/1/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya konektivitas antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan mendatang agar program-program yang telah berjalan tetap berlanjut dengan baik.

Supratman sepakat dengan pernyataan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, bahwa diperlukan konektor atau jembatan transisi guna memastikan kesinambungan kebijakan dan program daerah.

“Kita harus melihat rencana kerja pemerintahan saat ini. Seperti yang disampaikan Pak Wali, kita butuh konektor yang menjembatani masa transisi antara pemerintahan lama dan yang baru,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintahan yang sedang berjalan telah memiliki program kerja berkelanjutan. Namun, ketika kepemimpinan baru masuk, tentu akan ada penyesuaian kebijakan sesuai visi, misi, serta janji politik yang diusung.

Dari Yokohama untuk Dunia, Munafri Gaungkan Transformasi Makassar di ASCC 2025

Oleh karena itu, keseimbangan antara program lama dan baru perlu diperhatikan agar tidak terjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

“Setiap pemerintahan baru pasti akan menyesuaikan programnya dengan visi dan misinya. Maka dari itu, perlu ada keseimbangan agar program yang telah dirancang tetap bisa berjalan,” tambahnya.

Demo di Makassar Memanas, Gedung DPRD hingga Kendaraan Dinas Hangus Dibakar saat Rapat Paripurna

Lebih lanjut, Supratman menyebutkan bahwa penyelarasan program antara pemerintahan lama dan baru bisa dilakukan melalui mekanisme anggaran perubahan atau setelah pelantikan kepala daerah yang baru.

Forum ini menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap arah pembangunan Kota Makassar ke depan sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Apakah nanti program-program ini akan masuk dalam anggaran perubahan atau menunggu setelah pelantikan, kita akan melihat bagaimana proses ini berkembang,” tutupnya.

Malino Jadi Saksi, Pertama di Indonesia 153 Kelurahan Koperasi Merah Putih Gelar Retreat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *