Karebakini.com, Makassar – DPRD Kota Makassar beri atensi akan peningkatan kesejahteraan tenaga non-ASN atau honorer. Terkhusus mereka yang belum lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Ruslan Mahmud. Dia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) agar lebih fokus pada kesejahteraan honorer.
Ruslan menyarankan agar anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk tenaga yang sudah lulus PPPK dialihkan guna meningkatkan honor tenaga non-ASN lainnya.
“Tenaga yang lulus PPPK sudah menjadi tanggungan pusat, sehingga ada sisa anggaran yang bisa dimanfaatkan,” ungkap Ruslan, Selasa (28/1/2025).
“Kami berharap sisa anggaran ini digunakan untuk menambah gaji tenaga non-ASN yang belum terangkat,” tambahnya.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Makassar ini juga menilai Pemkot Makassar sebaiknya tidak membuka kembali rekrutmen tenaga honorer baru.
Menurutnya, langkah yang lebih bijak ialah dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga non-ASN yang masih bekerja saat ini.
Salah satunya ialah prioritas utama kepada mereka yang telah lama bekerja. Seperti halnya kelompok Laskar Pelangi yang saat ini hanya menerima gaji sekitar Rp1,3 juta per bulan.
“Kami mendorong agar gaji Laskar Pelangi dan tenaga non-ASN lainnya dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta. Ini bentuk penghargaan atas pengabdian mereka dalam membantu pelayanan publik,” tegasnya lagi.
Oleh karena itu, Ruslan berharap pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika, memberikan perhatian serius terhadap poin tersebut.
“Tenaga honorer punya peran besar dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Perlu menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan apresiasi yang layak kepada mereka,” tandas Ruslan.
Diketahui, sekitar 2.000 tenaga non-ASN di Makassar telah berhasil lulus seleksi PPPK dan akan mulai digaji oleh pemerintah pusat.
Namun demikian, Pemkot Makassar masih menganggarkan biaya untuk 12.000 tenaga non-ASN.
Komentar