KAREBAKINI.COM, MAKASSAR – Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, 15 Januari 2025, untuk menindaklanjuti surat dari Barisan Muda Kesehatan Indonesia terkait status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga Non-ASN di sektor kesehatan. Rapat berlangsung di ruang Komisi A DPRD Kota Makassar dan dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Ketua Komisi A, A. Pahlevi, yang memimpin jalannya rapat, menekankan pentingnya peran tenaga Non-ASN dalam mendukung pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Ia menyampaikan bahwa sudah saatnya kebijakan yang ada memberikan perlindungan lebih baik bagi para tenaga Non-ASN.
“Tenaga Non-ASN adalah ujung tombak pelayanan. Kami mendorong agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjamin hak dan kesejahteraan mereka secara adil,” tegas A. Pahlevi.
Komisi A mendorong Pemerintah Kota Makassar agar segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan ini. Selain sektor kesehatan, Komisi juga menyoroti tenaga Non-ASN di bidang pendidikan dan teknis lainnya, yang turut berperan penting dalam pelayanan publik.
Komisi A meminta BKPSDMD untuk segera menyusun kebijakan yang komprehensif dan transparan mengenai status kepegawaian serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh tenaga Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Komentar